ronisafaat Seorang penulis blog, professional photographer dan bussines co-founder. Berkeinginan untuk menjadi bagian dari perkembangan manusia untuk manusia. Keep connected..!!

Pemutusan Hubungan Kerja

3 min read

Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja seseorang atau instansi karena suatu alasan yang menjadikan seorang pekerja/ buruh tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi terhadap suatu perusahaan / majikan.

Dalam hal ini pemutusan hubungan kerja sepihak sering terjadi karena adanya faktor kegagalan didalam perusahaan atau majikan dimana mereka bekerja. Kegagalan atau kebangrutan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak hal baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan atau majikan tersebut.

Pemutusan Hubungan Kerja

Faktor yang memengaruhi kebangkrutan perusahaan secara internal seperti adanya korupsi didalam organisasi, pemimpin yang kurang baik, deskjob karyawan yang tidak jelas, kesalahan strategi dan lain hal sebagainya.

Sedangkan faktor eksternal yang bisa memengaruhi kebangkrutan suatu perusahaan bisa daja dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu negara atau bahkan dunia. Seperti krisis moneter 1999 atau krisis global 2008.

1. Undang-Undang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia

Pemutusan Hubungan Kerja

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pada bab XII pasal 152 UU ketenagakerjaan disebutkan bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan tertulis yang disertai dengan alasan dan dasar kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menerima dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut.

Pengusaha/majikan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

  1. Pekerja yang sakit menurut keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan secara terus-menerus,
  2. Pekerja sedang memenuhi kewajiban terhadap negara.
  3. Pekerja menjalankan ibadah sesuai agamanya.
  4. Pekerja menikah
  5. Pekerja perempuan yang hamil, melahirkan, menggugurkan kandungan atau menyusui bayi.
  6. Pekerja mempunyai ikatan perkawinan atau pertalian darah dengan pekerja lain di dalam satu perusahaan kecuali disebutlkan dalam peraturan perusahaan.
  7. Pekerja melakukan kegiatan yang terkait dengan serikat buruh di luar jam kerja .
  8. Perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau satsu perkawinan.
  9. Pekerja sakit atau cacat tetap akibat dari kecelakaan kerja.

Apabila perusahaan pengusaha / majikan memutuskan hubungan pekerja dengan alasan tersebut diatas, maka hal tersebut tidak sah dan harus memperkerjakan kembali karyawan tersebut.

Jika pengusaha tetap ingin memberhentikan karyawan tersebut, maka pengusaha harus bersedia membayar uang pesangon sesuai masa kerja.

2. Jumlah Hak Karyawan Atas Uang Pesangon

Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 156 UU Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa apabila terjadi PHK pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh.

a. Perhitungan uang pesangon yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh ditetapkan sebagai berikut:

  1. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
  2. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
  3. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
  4. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
  5. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
  6. masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
  7. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
  8. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang darai 8 tahun, 8 bulan upah;
  9. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

b. Perhitungan uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh  ditetapkan sebagai berikut:

  1. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
  2. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
  3. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
  4. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
  5. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6.  masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
  7. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
  8. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh meliputi:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Perlu diingat, tidak semua PHK bisa mendapat pesangon. Misalnya, pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Kemudian, pekerja yang dijatuhi PHK dengan alasan telah melakukan kesalahan berat. Untuk alasan PHK karena kesalahan berat Sahat mengingatkan ada putusan MK yang intinya PHK dengan alasan tersebut harus menunggu adanya putusan pengadilan yang memutus perkara pidana terlebih dulu. Tapi ia melihat pada praktiknya putusan MK itu sulit dilaksanakan

3. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja
  • Pekerja harus diberi kesempatan untuk membuat pembelaan sebelum hubungan kerjanya diputus. Pengusaha harus melakukan segala upaya dan pencegahan untuk menghindari memutuskan hubungan kerja.
  • Pengusaha dan pekerja beserta serikat pekerja melakukan negoisasi ulang pemutusan hubungan kerja tersebut dan mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
  • Jika perundingan benar-benar tidak menghasilkan kesepakatan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwajib . Penetapan ini tidak diperlukan jika pekerja yang sedang dalam masa percobaan bila mana telah dipersyaratkan secara tertulis, pekerja meminta untuk mengundurkan diri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha atau majikan. Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja dengan waktu tertentu yang pertama, pekerja mencapai usia pensiun, dan atau jika pekerja meninggal dunia.
  • Pengusaha harus mempekerjakan kembali atau memberi kompensasi kepada pekerja yang alasan pemutusan hubungan kerjanya ternyata ditemukan tidak adil.
  • Jika pengusaha ingin mengurangi jumlah pekerja oleh karena perubahan dalam operasi, pengusaha pertama harus berusaha merundingkannya dengan pekerja atau serikat pekerja. Jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka baik pengusaha maupun serikat pekerja dapat mengajukan perselisihan tersebut kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
ronisafaat Seorang penulis blog, professional photographer dan bussines co-founder. Berkeinginan untuk menjadi bagian dari perkembangan manusia untuk manusia. Keep connected..!!

Freelance Adalah

ronisafaat
2 min read

Teknik Negoisasi

ronisafaat
2 min read

Personal Branding

ronisafaat
3 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *